Panggayo.com – Beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan gelombang kekecewaan yang semakin meluas terhadap elite politik dan pemerintahan. Dari Amerika Serikat, Brasil, Filipina, hingga Indonesia, rakyat kian skeptis terhadap janji-janji manis yang tak kunjung ditepati.
Fenomena ini bukan sekadar keluhan sesaat, melainkan tanda serius adanya krisis legitimasi dalam sistem demokrasi modern.
Di balik riuh rendah politik dan ekonomi, sebuah persoalan fundamental muncul ke permukaan: kontrak sosial antara rakyat dan negara tengah berada di ujung tanduk.
Retaknya Kepercayaan Publik
Dalam teori politik klasik, kontrak sosial berarti rakyat menyerahkan sebagian kebebasan dan haknya kepada negara, dengan imbalan jaminan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Namun, apa jadinya jika kontrak itu dianggap dilanggar?
Ketika terjadi breach of contract, itu akan memicu fragmentasi besar sekali. Bisa menjadi ketidakstabilan sosial dan ekonomi, bahkan berujung pada kudeta.
Kenyataan di lapangan memang memperkuat pandangan tersebut. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, layanan BPJS yang belum memuaskan, serta praktik korupsi yang terus merajalela membuat rakyat merasa dikhianati. Pajak yang dibayarkan justru dianggap sebagai beban tanpa manfaat nyata.
Seruan Mendesak: Keringanan Pajak
Di tengah situasi sulit, salah satu wacana yang mengemuka adalah pemberian tax holiday atau keringanan pajak signifikan.
Faktanya, pajak itu tidak pernah dirasakan kembali dengan adil. Kalau rakyat sudah tidak percaya, lalu dipaksa bayar pajak dengan ancaman kriminalisasi, itu justru akan memicu chaos yang lebih parah dari 1998. Sekarang gerakan masyarakat sudah lintas elemen,
Wacana ini menjadi refleksi dari keresahan mendasar: rakyat ingin negara hadir lebih nyata, bukan sekadar menagih kewajiban.
Belajar dari Dunia: Transparansi dan Partisipasi
Untuk memulihkan kepercayaan publik, sejumlah praktik internasional bisa dijadikan contoh:
- E-Government Transparan
Semua kebijakan dan penggunaan anggaran pajak ditampilkan secara real-time agar masyarakat bisa ikut mengawasi. - Partisipatory Budgeting
Masyarakat dilibatkan dalam menentukan alokasi anggaran, bukan hanya menjadi objek penarikan pajak. - Visible Return
Pajak harus memberi balasan nyata—mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, hingga jaminan sosial yang dirasakan langsung.
Pertaruhan Kontrak Sosial
Krisis kontrak sosial bukan sekadar soal angka dalam neraca negara. Ia menyentuh inti kepercayaan antara rakyat dan pemerintah. Jika kepercayaan itu terus terkikis, ancaman instabilitas nasional bisa menghantui kembali, mengingatkan pada masa-masa kelam sejarah bangsa.
Namun, ada harapan. Jika momentum ini dijawab dengan reformasi berani—dari transparansi, partisipasi, hingga keadilan fiskal—maka kontrak sosial bisa diperbarui. Rakyat kembali percaya, dan negara pun bisa berdiri lebih kokoh di atas pondasi legitimasi yang kuat. (fir)
